Kode Tender |
6954041 |
Nama Tender |
Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC)
|
Rencana Umum Pengadaan |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | |
---|
26584157 | Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC) | APBDAPBDAPBD | | 26584157 | Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC) | APBDAPBDAPBD | | 26584157 | Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC) | APBDAPBDAPBD | |
|
Tanggal Pembuatan |
11 November 2020 |
Keterangan |
|
Tahap Tender Saat ini |
Tender Sudah Selesai |
Instansi |
Pemerintah Daerah Provinsi Papua |
Satuan Kerja |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA |
Kategori |
Jasa Konsultansi Badan Usaha
|
Sistem Pengadaan |
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
Tahun Anggaran |
APBD 2022 APBD 2021 APBD 2020 |
Nilai Pagu Paket |
Rp 1.500.000.000,00 |
Nilai HPS Paket |
Rp 1.499.918.420,00 |
Jenis Kontrak |
Cara Pembayaran |
Waktu Penugasan |
Lokasi Pekerjaan |
- KABUPATEN JAYAPURA - Jayapura (Kab.)
|
|
|
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/LegalitasIzin Usaha |
---|
Jenis Izin | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi | SBU | Kualifikasi Usaha Menengah Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202 | SIUJK | Kualifikasi Usaha Menengah Yang Masih Berlaku |
| Memiliki TDP atau NIB
| Memiliki NPWP
| Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019
| Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
| Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP.
| Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
| Tidak masuk dalam Daftar Hitam
| Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
Persyaratan Kualifikasi TeknisPersyaratan lainnya dapat di lihat pada Dokumen Kualifikasi
| Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yaitu sub klasifikasi jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
| Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.
|
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan KeuanganMenyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.
| Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS.
| Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2019
|
|
Peserta Tender |
22 peserta |