1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SBU SI003) Kualifikasi Usaha Non Kecil /Menengah yang masih berlaku, sesuai Ketentuan Per.Men. PUPR Nomor 19 Tahun 2014 atau BS001 Klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, dengan KBLI 42101 untuk yang sudah OSS sesuai Ketentuan Per.Men. PUPR No. 6 Tahun 2021. [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

Memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi layanan SBU yang disyaratkan

Memiliki NIB Berbasis Resiko dan atau Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK yang masih berlaku, dengan kualifikasi Bidang Usaha Non Kecil Menengah

Memperhitungkan Melampirkan Sisa Kemampuan Paket SKP, dengan ketentuan SKP KP P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan b.untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 6 enam atau 1,2 satu koma dua N

Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.

Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 dalam hal pemberdayaan Pelaku Usaha Papua. secara sendiri atau ber-KSO

Persyaratan lainnya dapat dilihat dalam dokumen pemilihan.