Kode Paket 8007041
Nama Paket Paket 3 Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada UPPD/Samsat Sarmi dan Sentani dan Kursi Kerja Pejabat Pada UPPD/Samsat Sentani
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
36598648 Paket 3 Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada UPPD/Samsat Sarmi dan Sentani dan Kursi Kerja Pejabat Pada UPPD/Samsat Sentani APBD
36598648 Paket 3 Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada UPPD/Samsat Sarmi dan Sentani dan Kursi Kerja Pejabat Pada UPPD/Samsat Sentani APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 16 September 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Papua
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022    APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 76.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 75.924.000,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • UPPD/Samsat Sentani - Jayapura (Kab.)
  • UPPD/SAMSAT Sarmi - Sarmi (Kab.)
  • Kantor Bappenda - Jayapura (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP KBLI 4759 Perdagangan eceran khusus furnuture, peralatan lisirik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta